Sabtu, 26 Mei 2018

Makalah TEORI KEKUASAAN, POLITIK DAN EKONOMI

BAB I
PENDAHULUAN

  Latar Belakang
Manusia sebagai penguasa di muka bumi terlalu banyak jumlahnya hingga tidak terhitung oleh jari jemari kita. Kesemua dari mereka memiliki hak untuk memiliki kekuasaan mengatur suatu sekelompok orang yang terbagi dalam suatu negara, suku, ras dan agama. Keberagaman latarbelakang setiap insan menjadi kocar kacir tidak karuan, tidak memiliki keberaturan dan tidak sistemasis tanpa adanya suatu pemimpin yang memerintah atau mengatur kelompok-kelompok kecil tersebut menjadi sebagaimana terlihat oleh kebanyakan orang sekarang.
Kekuasaan menjadi suatu hal yang tidak bisa terlepaskan ketika berbicara pemimpin. Sudah dikatakan pasti para pemimpin memiliki kebijaka-kebijakan kekuasaan selama periode jabatannya. Kebijakan tersebut tidak lain untuk dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya baik secara yuridis maupun normatif. Barangsiapa melanggarnya akan sengsara dan barangsiapa tunduk akan mendapatkan ketentraman jiwa.
Perpolitikan hadir sebagai imbas oleh pemegang kekuasaan dalam menentukan roda kehidupan segerombolan umat yang ia pimpin dalam jabatannya. Tidak lepas dari itu berbagai partai politik memiliki peran penting dalam menghadirkan penguasa yang sesuai dengan keinginan rakyatnya. Dari rakyat untuk rakyat. Hati nurani menjadi penentu yang hakiki dalam hal semacam ini yang tidak bisa dibohongi dan diiming-imingi oleh materi.
Perekonomian tidak luput dari setiap kekuasan dan perpolitikan. Bahkan, bisa jadi ekonomi menjadi hal yang menjanjikan bagi setiap penguasa. Tanpa ekonomi calon penguasa mati. Bagaimana tidak? Mereka tidak bisa berbuat banyak apabila dalam segi ekonomi saja mereka masih keteteran. Namun, tidak boleh disalahkan gunakan juga faktor ekonomi tersebut untuk mengotori amanah dari rakyat di meja perwakilannya.

Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik penulis untuk menganalisis sejuahmana teori-teori yang masuk dalam kekuasaan, politik dan ekonomi. Dengan adanya pemahaman demikian diharapkan tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memandang tindak tanduk dari pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, kami selaku penulis, menyusun makalah ini dengan judul “Teori Kekuasaan, Politik, dan Ekonomi” dengan tujuan memberi pemahaman kepada pemerhati dalam hal kekuasaan, politik dan ekonomi.   
Rumusan Masalah
Apa yang menjadi pengertian dasar dari teori kekuasaan, politik dan ekonomi?
Apa saja yang lahir dari rahim teori kekuasaan, politik dan ekonomi?
Bagaimana hubungan dari teori kekuasan, politik, dan ekonomi dalam realita kehidupan?
  Tujuan
Mengetahui pengertian dasar mengenai teori kekuasaan, politik dan ekonomi.
Mengetahui output yang dihasilkan dari teori kekuasaan, politik, dan ekonomi.
Mengerti dan memahami hubungan daripada teori kekuasaan, politik dan ekonomi dalam realita kehidupan bernegara.






BAB II
PEMBAHASAN

Teori Kekuasaan
Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempetan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan kemauan sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu. (Paloma, 1979: 52). Kesempatan merupakan satu konsep yang sangat yang sangat inti dalam definisi Weber. Dalam definisi di muka, kesempatan dapat dihubungkan dengan ekonomi, kehormatan, partai politik atau dengan apa saja yang merupakan sumber kekuasaan bagi seseorang.
Sebuah negara tentu memiliki suatu sistem pemerintahan yang berdaulat. Negara Indonesia memiliki kekuasaan dalam mengatur seluruh rakyatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial penduduknya. Kekuasaan negara dijadikan sebagai kewenangan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.  Ada dua teori yang menjadikan dasar pembagian kekuasaan sebuah negara. Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut dan adanya penyebaran tugas negara sehingga lebih efisien dan efektif. Trias Politika :
1. John Locke dalam bukunya yang berjudul 'Two Treaties of Goverment' mengusulkan agar membagi kekuasaan negara menjadi tiga tipe kekuasaan yaitu:
a. Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang.
b. Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang.
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

2. Montesquieu dengan teori 'Trias Politica' membagi kekuasaan ke dalam tiga macam yaitu:
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang.
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan  untuk melaksanakan undang-undang.
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara.
Locke dan Montesquieu memiliki kesamaan konsep tentang kekuasaan legislatif namun konsep lainnya yaitu eksekutif dan yudikatif punya perbedaan mendasar yaitu:
a. Locke, menilai eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuaaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sementara kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri yang beridiri sendiri.
b. Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif sementara kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.
c. Pada kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang dikemukaan Montesquieu lebih diterima dan banyak diaplikasikan oleh berbagai negara termasuk Indonesia.
Secara umum kekuasaan dpat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan politik adalah semampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya atau akibat akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan sendiri.
Kekuasaan tidak selamanya berjalan lancar, karena alasan dalam masyarakat pasti ada orang yang tidak setuju atau melakukan perlawanan, baik secara terbuka ataupun terselubung terhadap kekuasaan. Bahkan menurut Etzioni, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi. (Poloma, 1979).
Teori Politik
Politik adalah kompetesi yang berlangsung antara manusia, biasanya dalam kelompok, untuk membuat kebijakan sesuai keinginan mereka. Untuk melakukan hal itu, kebijakan mungkin dibuat secara tidak langsung dengan membentuk nilai dan kepercayaan anggota masyarakat. Definisi ini dapat meliputi politik pemerintahan, tetapi juga mencakup dinamika politik dalam konteks lain. Politik nyatanya lebih fundamentalis daripada pemerintah dan muncul di setiap kompetisi antarmanusia.
Kekuasaan Politik
Seperti yang ditekankan oleh filsuf Florensia di masa Renainsans, Niccolo Machiavelli (1469-1527), pada akhirnya politik adalah tentang kekuasaan, terutama kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kekuasaan dalam politik membuat orang melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan, dan terkadang membuat mereka percaya itu adalah ide mereka.
Sebagian orang tidak menyukai konsep kekuasaan politik, karena tersirat makna pemaksaan, ketidaksetaraan, dan terkadang kekejaman. Sebagian lainnya tidak mengakui “kekuasaan politik”, beranggapan pemerintah tanpa kekuasaan adalah sebuah ikatan persaudaraan berbahagia yang meregulasi dirinya melalui cinta dan berbagi. Komunitas yang dibentuk tanpa kekuasaan tidak akan bertahan, atau hanya dengna mentransformasikannya menjadi struktur konvensional pemimpin dan pengikut, dan ditunjang oleh pola kepatuhan yang mirip dengan kekuasaan, barulah komunitas dapat bertahan. Kekuasaan politik sepertinya telah ada dalam kondisi manusia. Lalu mengapa sebagian orang memegng kekuasaan politik atas lainnya? Penjelasan biologis, psikologis, kultural, rasional dan irasional nampaknya akan menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi mengenai penjelasan secara pasti mengenai kekuasaan politik itu tidak ada.
Biologis
Aristoteles telah mengatakannya dengan sangat baik : “ manusa secara natural adalah makhluk politik”. Menurut Aristoteles, secara alamiah manusia hidup dalam kawanan seperti gajah atau bison. Secara biologis, mereka membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Secara natural mereka mengatur dirinya berdasarkan pemimpin dan pengikut, seperti semua kawanan hewan. Berangkat dari Aristoteles, penjelasan biologis modern yang berdasarkan perilaku primata, mengatakan bahwa membentuk sistem politik dan mematuhi pemimpin adalah pembawaan sejak lahir dan diwariskan melalui genetik.
Apabila kita setuju bahwa secara natural manusia bersikap politis, bagaimana kita menjelaskan ketika sesuatu kelompok politik terpecah dan rakyat tidak mematuhi otoritas? Mungki kita harus mengubh teorinya : mansuia secara tidak sepurna adalah makhluk politik atau sosial. Seringkali masyarakat membentuk kelompok dan mematuhi otoritas, tetapi terkadang dalam situasi tertentu tidak demikian.
Psikologis
Penjelasan psikologis tentang politik dan kepatuhan erkait erat dengan teori biologis. Keduanya membutuhkan evolusi berabad-abad untuk membentuk kelompok politik. Dalam stuid Milgram yang terkenla, seubjek diberikan intruksi untuk mengalirkan kejutan listrik secara progresif kepada korban. “Korban” yang diikat di kursi sesungguhnya adlah aktor yang berpura-pura kesakitan. Kebanyakan subjek bersedia melakukannya hanya karena “profesor” (figur berwenang) menyuruh mereka berbuat demikian. Mayoritas subjek tidak subjek tidak suka menyakiti orbannya tetpai berdalih mereka hanya mengikuti instruksi dan kerugian yang dialami korban sepenuhnya menjadi tanggungjawab profesor.
Studi psikologi juga menunjukkan bahwa mayoritas orang secara natural adalah konformis. Psikolog Irving Janis menemukan bahwa banyak kesalaha kebijakan di luar negeri dibuat dalam kondisi “pemikiran kelompok”, yakni pemimpin kelompok mengatakan bahwa situasi kondusif dan kebijakan bejalan dengan baik. Kepatuhan terhadap otoritas dan pemikiran kelompok menunjukkan bahwa manusia memiliki kepatuhan mendalam untuk berkelompok dan mengikuti norma kelompok.
Kultural
Pada abad ke  20, teori kultural mendominasi, yani bahwa perilaku manusia adalah hasil pembelajaran. Para antropolog menyimpulkan segala perbedaan perilaku adalah kultural. Masyarakat yang kooperatif dan damai membesarkan anak mereka dengan cara dengan cara demikian. Komunitas politik dibentuk dan bertahan atas dasar nilai kultural yang diteruskan melalui orang tua, gereja, sekolah, dan media massa. Peneliti budaya politik menemukan bahwa budaya politik sebuah negara dibentuk oleh faktor jangka anjang, seperti agama, pola pengasuhan anak, kepemilikan tanah dan pembangunan ekonomi.
Ahli teori  budaya kesulitan ketika sistem politik tidak berkaitan dengan sistem budaya, seperti ketika shah Iran berupaya memodernisasi masyarakat islam yang tidak menyenangi nilai dan gaya hidup Barat. Rakyat Iran menggulikan para shah di tahun 1979 dan menyambut kembalinya gaya pemimpin religius Abad Pertengahan yang menyuarakan nilai tradisional rakyat. Teori kultural juga dapat diterapka untuk politik Amerika Serikat. Parta Republik berupaya memenangkan Pemilu dengan menyuarakan nilai-nilai agama, kekeluargaaan, dan kemandirian yang mejadi akar budaya Amerika Serikat. Para ahli percaya bahwa pembangunan politik dan ekonomi bergantung pada budaya. Budaya memilki berkontribusi besar terhadap perilaku politik. Hal ini berdasarkan pada terwujudnya pendekatan kultural yang memunculkan sikap optimisme terhadap kehidupan politik. Selain itu, kaum muda juga menjadi terdidik oleh sikap toleran, kooperatif, dan adil yang akan mengubah budaya masyarakat secara perlahan menjadi lebih baik.

Rasional
Pendekatan lainnya memandng politik sebagai sesuatu yang rasional, yaitu bahwa orang mengetahui apa yang mereka inginkan dan mereka memiliki alasan yang kuat mengapa mereka melakukannya. Ahli teori politik klasik seperti politik klasik, seperti Hobbes dan Loccke, percaya bahwa manusia membentuk masyarakat madani atau sipil karena menurut pikiran mereka itu lebih baik dibandingkan anarki.
Pendek atan biologis, psikologis, dan kultural meremehkan akal manusia, mengklaim bahwa manusia dilahirkan atau dikondisikan dalam perilaku tertentu dan individu jrang berpikir secara rasional. Sistem politik berdasarkan asumsi dasar rasionalitas manusia lebih baik dalam membangun pemerintahan secara adil dan manusiawi. Bila pemimpin beranggapan bahwa rakyat akan patuh karena keturunan atau kondisi kultural, mereka lolos dari segala tindakan penipuan dan pemerintahan yang buruk. Sebaliknya, jika pemimpin beranggapan rakyat berpikir rasional, mereka akan menghormati kemampuan rakyat untuk mengenali kesalahan.
Irasional
Di akhir abad ke 19, sekelompok ahli mngembangkan pemikiran bahwa pada dasarnya manusia bersikap irasional, terutama terkait dengn politik. Rakyat bersikap emosional, didominasi oleh mitos dan stereotip, dan politik sesungguhnya adlah manipulasi simbol. Massa dianalogikan seperti seekor binatang buas yang dipecut untuk melakukan bisnis majikan mereka. Apa yang dianggap sebagai rasional sesungguhnya hanyalah mitos, untuk mengendalikan rakyat cukup berikan mitos. Praksisi pertama pendekatan ini adalah Mussolini, pendiri fasisme Italia dan diikuti oleh Hitler di Jerman. Fundamentalis Muslim, Osama Bin Laden memiliki ribuan fanatik denan enciptakan mitos bahwa Amerika adalah musuh Islam.
Walaupun pendektan irasional terhadap perilaku manusia bermanfaat, tetapi konsekuensi yang ditimbulkan cukup berbahaya. Pemimpin yang menggunakan teknik atau teori irasional mulai meyakinipropaganda mereka dan membawa negara pada perang, kehancuran ekonomi, atau tirani. Sebagian menemukan irasionalisme bahkan di masyarakat paling maju sekalipun, yaitu politik yang dicerminkan oleh pemimpin bergaya heroik dan seruan massa.
Kekuasaan Sebagai Perpaduan
Segala penjelasan mengenai kekuasaan politik memiliki kebenarannya masing-masing. Di waktu dan situasi yang berbeda, masing-masing dapat menjelaskan kekuasaan. Kekuasaan adalah koneksi antar-orang, kemanapun seseorang untuk membuat orang lain melakukan keinginannya. Kekuasaan politik tidak berbentuk botol atau megawatt. Revolusionis berbicara tentang “merebut kekuasaan”, seolah kekuasaan disimpan sebagai harta nasional dan dapat direbut secara diam-diam.
Apakah kekuasaan identik dengan politik? Sebagian orang yang gila kekuasaan (termasuk politisi) menganggap keduanya sama, tapi ini sesungguhnya adalah oversimplifikasi. Kita menganggap politik sebagai sebuah kombinasi tujuan atau kebijakan serta kekuasaan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Dalam pandangan ini, kekuasaan adalah bahan utama dalam politik. Sangat sulit  membayangkan sistem politik tanpa kekuasan politik. Bahkan sosok religius yang berkuasa atas nama cinta menjalankan kekuasaan pada pengikutnya. Kekuasaannya mungkin bersifat baik, tetapi tetap saja itu kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan adalah alat bantu untuk menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan dan keputusan. Lainnya melihat esensi politik sebagai perebutan kekuasaan, sebuah permainan besar dengan kekuasaan sebagai tujuannya. Misalnya, apa inti dari Pemilu? Yakni perolehan kekuasaan, namun demikian, bila kekuasaan menjadi tujuan politik dan mengesampingkan tujuan lainnya, bahayanya adalah politik menjadi sinis, brutal, dan merugikan.
  
Teori Ekonomi
Pertumubuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebi baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonoian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan. Adanya pertumbuhan karena adanya indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional trill yang di capai satu negara.
Secara teori, pertubuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang olen investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan dalam prekonomian dalam satu negara tidak hanya mengandalkan sektor swasta. Kontribusi dalam sektor pemerintah pun sangat dibutuhkan dan dihandalkan.
Apabila konsumsi meningkat maka ekonomipun akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan konsumsi berarti telah terjadi peningkatan permintaa terhadap barang dan jasa. Terjadinya peningkatan permitaan terhadap barang dan jasa akan memaksa perekonomian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Begitupun sebaliknya apabila konsumsi mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan.
Berikut beberapa teori ekonomi menurut para ahli ekonomi:
Adam Smith
Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, peranian dan sebagainya.

Alferd Mashal
Menurut Alferd Mashal, ilmu ekonomi adalah ilmu yang memepelajari usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan ini/
Paul A.Samuelshon
Menurut Paul A.Samuelshon, ilmu ekonomi adalah studi mengenai bagaimana cara manusia dan masyarakat sampai pada pilihian (dengan atu tanpa uang) untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif untuk menghasilkan berbagai macam barang dan mendsitribusikan untuk konsumsi baik yang sekarang maupun masa yang akan datang diantara berbaga orang dan golongan dalam masyarakat.
Aristoteles
Artoteles membedakan  Oikonomis dan  Crematisti , menurutnya Oikonomis adalah menyelidiki peraturan rumah tangga, dan Crematisti adalah mempelajari peraturan-peraturan tukar-menukar, pemikiran ini dapat disebut sebagai erintis jalan bagi berkembangan teori ekonomi.
Alferd W.Stonier
Alferd W.Stonier membagi ilmu ekonomi dengan 3 kelompok yakni :
Ilmu ekonomi deskriktif ilmu ekonomi mendiskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi.
Teori ilmu ekonomi memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem it.
Ilmu ekonomi merupakan terapan ilmu ekonomi memepergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh ekonomi teori untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriktif.
Istilah dalam teori-teori ekonomi
Ada beberapa istilah yang sering digunakan oleh para ahli ekonomi atau dalam kehidupan sehari-hari :
Kapasitas adalah tingkatan output yang berkaitan dengan total biaya rata-rata jangka pendek yang minimalis
Kapitalis adalah seseorang yang memiliki barang-barang modal
Kartel adalah organisasi para produsen yang sepakat untuk menjadi satu penjual tunggal
Kebijakan fiscal adalah penggunaan kegiatan menaikan pendapatan dan kegiatan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam usahanya mempengaruhi variable makro seperti GNP dan lapangan kerja
Kebijakan fiscal bebas adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi setiap keadaan ekonomi yang khusus apabila terjadi
Kebijakan fiskal adalah langkah pemereintah di bidang perpajakan dan pengeluarannya
Kebijakan makro ekonomi adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi keseluruhan perekonomian dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi
Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan suku bunga
Kebijakan pendapatan adalah setiap campuran pemerintah untuk mengatur setiap upah
Kebijakan perdagangan adalah berbaga pembatasan antar arus bebas barang dan jasa antar negara.

Hubungan Teori Kekuasaan, Politik dan Ekonomi
Setiap hal tidak bisa terlepaskan dengan hubungan ataupun relasi dengan suatu hal lainnya, sebagaimana teori keuasaan, politik dan ekonomi. Ketiganya memiliki hubungan yang berkaitan diataranya adalah:
Tanpa adanya kekuasaan yang lahir dalam sebuah kelompok, tidaklah akan tercipta politik yang akan membentuk sebuah pemerintahan dan membangun susunan ekonomi yang akan mensejahterakan rakyatnya atau sekelompok tersebut.
Manusia tidak dapat terlepas dari pelaku dan korban daripada kekuasaan politik, dan ekonomi.
Kebijakan dan keputusan hadir sebagai wujud dari adanya kekuasaan, suatu kekuasaan itu mengantarkan lahirnya politik dan juga ekonomi.
Pada intinya ketiga teori yang telah tersampaikan adalah memiliki hubungan yang berkaitan antara satu dengan lainnya.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Kekuasaan hadir untuk mengatur segala bentuk tatanan pemerintahan baik dari segi politiknya maupun ekonomi. Saling berebut kekuasaan menjadi ciri khas tersendiri ketika banyaknya sang penguasa yang ingin bergerilya membawa misinya. Politik sebagai medannya para penguasa dalam mencapai keinginannya, guna menjalankan gerilya misinya. Banyak partai sudah menjadi hal biasa yang mengembara seluk beluk para penguasa. Berlatar belakang berbeda dan keyakinan yang berbeda pula memiliki cara tersendiri dalam menarik simpati rakyatnya untuk memilihnya.
Ekonomi nampaknya menjadi suatu hal barometer ketertarikan rakyat kepada penguasa untuk layak dinobatkan menjadi pimpinannya. Berbekal ekonomi kuat maka rakyatpun semakin kuat dalam mendukungnya. Namun, hal ini tidak selamanya berlaku tanpa diimbangi adanya power tersendiri dalam mempengaruhi dan didukung pula kuat ato tidaknya kekuatan politik yang diikuti.

DAFTAR PUSTAKA
Guru Geografi. Teori Kekuasan Negara John Locke., “http://www.gurugeografi.id/2017/08/teori-kekuasaan-negara-john-locke-dan.html” diakses pada tangal 15 Mei 2018 pukul 21.00.
Imam, Hidayat. Teori-Teori Politik. Malang: Setara Press. 2009, hal 31.
Michael G. Roskin, dkk. 2016. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Kencana
Thomas, Santoso. “Kekuasaan dan kekerasan”, Masyarakat, Kebudayaan daN Politik, Tahun XIV, Nomor 4, Oktober 2001, 89.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MAKALAH RENAISANS EROPA

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Eropa adalah sebuah benua yang dimana sebelum tahun 1400-an merupakan sebuah benua yang pend...